Proyek Besar Perbaikan Aceh Pasca Banjir

Pemulihan Infrastruktur di Aceh Pasca-Bencana

Pemulihan infrastruktur di Aceh setelah bencana menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa wilayah Aceh Tamiang menjadi titik yang paling sulit untuk dipulihkan. Layanan pemerintah di daerah ini belum berjalan secara maksimal.

Tito menyampaikan pernyataannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh. Rakor ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI pada Selasa (30/12/2025).

“Yang paling berat adalah Aceh Tamiang karena pemerintahannya belum berjalan efektif dan ekonomi juga belum pulih sepenuhnya. Untuk di Sumatera Utara, keadaannya jauh lebih cepat pulih,” ujar Tito.

Ia menambahkan, masih ada tujuh wilayah di Aceh yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sebagian besar wilayah yang telah dipulihkan masuk dalam kategori kuning, yang artinya masih membutuhkan perhatian karena mengalami bencana susulan.

“Pidie Jaya tidak dimasukkan dalam kategori kuning, tetapi karena baru saja kena bencana beberapa hari lalu, kami harus memasukkan kembali ke kategori kuning,” jelas Tito.

Sulitnya Akses Air Bersih

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pelebaran dan pendangkalan sungai akibat bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, menjadi penyebab utama gangguan pasokan air bersih.

Menurut Dody, hampir seluruh sungai di daerah terdampak mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula.

“Di hampir semua kabupaten, sungai-sungai itu melebar dan mendangkal, rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi awal,” ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan banyak instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang berada di tepi sungai tertutup lumpur. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan akses air bersih.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian PU sedang berupaya mengaktifkan kembali instalasi pengolahan air bersih secepat mungkin. Dody menargetkan, dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, sejumlah water treatment plant dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat kembali beroperasi di beberapa titik.

Selain itu, Kementerian PU juga telah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai di Pidie Jaya, termasuk kemungkinan pembangunan bendungan atau sabo dam guna mencegah bencana serupa di masa depan.

Kerusakan Listrik Masif

Direktur Utama PLN Darmawan menyampaikan bahwa kerusakan sistem kelistrikan akibat bencana di Aceh saat ini jauh lebih masif dibandingkan saat tsunami 2004 silam.

Menurut Darmawan, saat tsunami 2004, kerusakan hanya terjadi di delapan titik. Namun, pada bencana kali ini, jumlah titik kerusakan melonjak tajam, mencapai 442 titik.

“Skala kerusakan kali ini sangat masif,” ujarnya.

Kecepatan pemulihan listrik saat ini sangat bergantung pada akses menuju lokasi terdampak, khususnya untuk evakuasi material dan peralatan kelistrikan. Banyak wilayah yang akses jalannya masih belum memadai, sehingga proses pemulihan berjalan lebih lambat.

Meski demikian, saat ini sebagian besar wilayah dari total 23 kabupaten dan kota sudah kembali menikmati pasokan listrik.

Pembangunan Jembatan Rumit

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.

Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai. Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.

Setelah survei, material jembatan harus didatangkan dari Jakarta dan dikirim ke Aceh. Namun, proses distribusi sering terkendala kondisi jalan yang rusak.

“Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ujarnya.

Hingga saat ini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.

Maruli mengakui bahwa hingga saat ini, Satgas masih bekerja secara swadaya. “Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” kata dia.

Bahkan, pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan. “Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” ujarnya.

Meskipun begitu, Maruli menegaskan Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.

Tweet