Bocoran KPK soal Uang di Rumah Plt Gubernur Riau, Pemeriksaan SF Hariyanto Dijadwalkan

Penyidik KPK Siap Lakukan Pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah bersiap untuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri), SF Hariyanto. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto, yang menghasilkan temuan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing.

Penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (15/12/2025), dan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan awal November 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik telah mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen dari kediaman SF Hariyanto. Ia menegaskan bahwa uang yang ditemukan tersebut akan dikonfirmasi kepada para pihak terkait, termasuk tersangka maupun pemilik barang.

"Penyidik membutuhkan keterangan juga, nanti akan melakukan penjadwalan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dikonfirmasi dokumen-dokumen yang diamankan, serta uang yang ditemukan dan diamankan di rumah pribadinya," ujar Budi.

Penggeledahan di Rumah Dinas dan Rumah Pribadi

Selain penggeledahan di rumah dinas, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman pribadi SF Hariyanto. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Salah satu mata uang asing yang ditemukan adalah dolar Singapura. Namun, jumlah pasti uang tersebut belum dapat disampaikan karena masih dalam proses penghitungan.

Budi menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau. Hal ini menjadi bagian dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK.

Awal Mula Kasus

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid sebagai tersangka. Selain Abdul Wahid, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Riau M Arief Setiawan dan Dani M Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melaksanakan OTT pada Senin (3/11/2025). Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Riau, antara lain Kantor Dinas Pendidikan Riau, Kantor BPKAD Riau, Kantor Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR PKPP, rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro Pekanbaru, serta rumah para tersangka.

Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga sempat mengamankan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi dan Kepala Bagian Protokol Setda Riau Raja Faisal untuk dimintai keterangan.

Operasi Tangkap Tangan yang Mengungkap Praktik Korupsi

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, sebelumnya mengungkapkan bahwa OTT tersebut berangkat dari laporan pengaduan masyarakat dan berhasil mengungkap praktik korupsi yang dikenal di internal Dinas PUPR PKPP Riau sebagai ‘jatah preman’ atau Japrem.

Kasus ini bermula pada Mei 2025, saat terjadi pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda dan enam Kepala UPT Wilayah terkait pungutan fee dari penambahan anggaran UPT Jalan dan Jembatan yang meningkat dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Permintaan fee yang semula sebesar 2,5 persen kemudian dinaikkan secara paksa menjadi 5 persen atau setara Rp7 miliar. Pejabat yang menolak disebut terancam dicopot atau dimutasi.

“Kesepakatan fee 5 persen ini kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’,” kata Johanis saat ekspos kasus, Rabu (5/11/2025).

Penyerahan Dirinya dan Penyitaan Barang Bukti

Setidaknya terjadi tiga kali setoran fee antara Juni hingga November 2025 dengan total Rp4,05 miliar. Setoran pertama pada Juni 2025 sebesar Rp1,6 miliar, setoran kedua pada Agustus 2025 sebesar Rp1,2 miliar, dan setoran ketiga pada November 2025 sebesar Rp1,25 miliar.

Pada penyerahan setoran ketiga inilah KPK melakukan OTT. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan M Arief Setiawan, Ferry Yunanda, dan lima Kepala UPT. Selanjutnya, Gubernur Abdul Wahid diamankan di sebuah kafe bersama orang kepercayaannya, Tata Maulana.

Secara paralel, KPK juga menggeledah rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan dan menyita mata uang asing senilai Rp800 juta. Jika digabungkan dengan uang tunai Rp800 juta yang diamankan saat OTT, total barang bukti mencapai Rp1,6 miliar.

Setelah seluruh pihak diamankan dan menjalani pemeriksaan, Dani M Nursalam akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Johanis Tanak menegaskan kembali komitmen KPK untuk mengusut tuntas perkara korupsi tersebut.